Pengadilan Agama Pulang Pisau Gerak Cepat Menindaklanjuti Permintaan BPK Republik Indonesia
Pengadilan Agama Pulang Pisau Gerak Cepat Menindaklanjuti Permintaan BPK Republik Indonesia
Pulang Pisau | pa-pulangpisau.go.id
Pada hari ini Selasa, 17 November tahun 2026, Pengadilan Agama Pulang Pisau menunjukkan respons cepat dan komitmen tinggi terhadap transparansi pengelolaan aset negara dengan segera menindaklanjuti permintaan data dan pemeriksaan fisik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda empat milik satuan kerja.
Langkah gerak cepat ini dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan, khususnya Subbagian Umum dan Keuangan bersama operator BMN PA Pulang Pisau, segera setelah menerima instruksi dan daftar permintaan dokumen pemeriksaan. Seluruh kelengkapan administrasi kendaraan operasional disiapkan secara menyeluruh dan terstruktur.
Dokumen yang dihimpun dan diverifikasi meliputi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Identitas Barang (KIB), riwayat pemeliharaan dan servis berkala, hingga surat penetapan pemegang kendaraan dinas. Selain kelengkapan dokumen, tim pengelola BMN juga memastikan kondisi fisik seluruh unit kendaraan roda empat dalam keadaan terawat, bersih, dan siap diperiksa sewaktu-waktu.
Tindak lanjut cepat ini merupakan wujud nyata dukungan Pengadilan Agama Pulang Pisau terhadap kelancaran tugas pemeriksaan BPK RI di lingkungan peradilan. Pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel menjadi salah satu prioritas utama satuan kerja dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Mahkamah Agung RI.
Melalui koordinasi internal yang solid antara pimpinan, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan staf pengelola aset, setiap data yang diminta dipastikan akurat serta sesuai dengan catatan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan SAKTI.
Sekretaris Pengadilan Agama Pulang Pisau, Rahmayani, S.H.I., M.H. menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kesiapan data aset negara bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemeriksaan rutin, melainkan bagian dari budaya kerja berintegritas untuk memastikan setiap fasilitas negara digunakan secara optimal guna mendukung pelayanan publik dan kelancaran tugas peradilan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
“C.A.T (Cepat, Aktual, dan Terpercaya).” NV/TimRed
